Review Journal “ICT FOR IMPROVED PUBLIC SERVICE DELIVERY IN PAPUA NEW GUINEA”

Reviw Jurnal

“ICT FOR IMPROVED PUBLIC SERVICE DELIVERY

 IN PAPUA NEW GUINEA”

Oleh:

direview Oleh: Bustamin B

“TIK UNTUK MENINGKATKAN PENYEDIAAN LAYANAN PUBLIK

DI PAPUA NUGINI”

I.       TUJUAN

Tujuan Program ini adalah meningkatkan jaringan informasi kepada dan dari masyarakat untuk mendukung proses sosialisasi politik dan partisipasi politik rakyat. Sasaran Program ini adalah meningkatnya kemampuan masyarakat untuk menyeleksi informasi agar tidak menimbulkan hilangnya rasa saling percaya antar anggota masyarakat, serta yang dapat menimbulkan kesenjangan informasi yang mengancam integrasi nasional. Arah Kebijakan Program ini adalah membangun jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dan daerah serta antar daerah secara timbal balik dalam rangka mendukung pembangunan nasional serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana penerangan khususnya di luar negeri dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional.

Dengan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang kini meramba pada sistem pemerintahan sebuah negara-negara baik negara maju maupun negara-negara berkembang seperti yang telah dicoba dilaksana pada negra PNG, Teknologi Informasi dan komunikasi yang di terapkan pada sistem pemerintahan yang disebut  Electronic Government atau lazim ditulis E-Government dan sering pula disingkat dengan E-Government, dan beberapa lembaga negara mencoba menerapkan e-government berdasarkan persepsi masing-masing seperti yang terjadi di negara Papua New Guinea (PNG). Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah Indonesia, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar, sehingga pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara. Untuk mengembangkan sistem manajemen dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka pemerintah dan pemerintah daerah lain segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. 

Melalui pengembangan e-government, dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom. Pada saat ini seluruh negara berkembang tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental begitu juga yang terjadi pada negra PNG, dari sistem kepemerintahan yang otoriter dan setralistik menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis, dan menerapkan perimbangan kewenangan pusat dan daerah otonom. Perubahan yang tengah terjadi tersebut menuntut terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Sistem manajemen pemerintah yang selama ini merupakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang, harus dikembangkan menjadi sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.

Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis, Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara PNG. Untuk melaksanakan maksud tersebut, pengembangan e-government diarahkan pada pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah PNG pada setiap saat tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan warga negara.

I.       KAJIAN

Elektronik pemerintahan (E-governance) didefinisikan sebagai penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK ) untuk proses pemerintahan untuk membawa Sederhana, Moral , Akuntabel , Responsif , dan Transparan (SMART) pemerintahan telah menunjukkan bahwa pemerintah mungkin lebih dari organisasi-organisasi lain, bisa mendapatkan keuntungan dari efisiensi dan peningkatan layanan yang berasal dari proses digital. Penggunaan TIK dalam pemerintahan tidak hanya ditujukan untuk memiliki fokus pada efisiensi dan efektivitas tetapi juga untuk memberdayakan warga dengan membuat tersedia bagi mereka akses interaktif ke dan penggunaan informasi.

Di Pasifik Selatan, seluas dunia, pelayanan merupakan masalah besar (ADB 2003) . Masalah pelayanan yang buruk di Pasifik sebagian besar karena kurangnya akuntabilitas , transparansi dan komitmen dalam membuat layanan bermanfaat bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (World Bank, World Development Report 2004). Pelayanan publik telah tidak konsisten dengan preferensi warga dan dianggap lemah di negara-negara berkembang ( Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan/Bank Dunia 2005) . Faktor-faktor seperti tidak memadai sasaran masyarakat miskin, perencanaan supplydriven, menangkap program elit, kurangnya suara masyarakat miskin dan ketidakmampuan untuk mencapai pemerintah dan penyedia layanan , adalah salah satu alasan paling umum . Ganietal (2007) menyajikan indeks good governance selama tujuh Negara Pulau Pasifik (PICs).

Negara-negara yang diklasifikasikan sebagai orang (1) dimana kualitas pemerintahan telah meningkatkan selama dekade terakhir dan termasuk negara termasuk Kepulauan Cook, Kepulauan Fiji, Samoa dan Vanuatu, dan (2) di mana pemerintahan hanya meningkat tipis selama dekade terakhir termasuk negara-negara seperti Papua Nugini dan Tonga. Jika pemerintahan dalam perekonomian lemah, maka ada pengurangan besar dalam kualitas pelayanan publik (Tanzi, 1998).

Penelitian ini meneliti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyediaan layanan publik di PNG. Mengkaji terutama potensi TIK untuk meningkatkan penyediaan dan pelayanan pemerintahan. Makalah ini disajikan dalam empat bagian: tinjauan pustaka, diskusi metodologis, termasuk rincian prosedur sampling dan pengumpulan data, presentasi dan diskusi tentang temuan penelitian , dan kesimpulan secara keseluruhan, termasuk diskusi tentang implikasi manajerial dan daerah untuk penelitian masa depan.

Temuan penelitian menyiratkan bahwa semakin banyak kemajuan pencapaian tujuan e-governance (koordinasi, penghematan biaya dan efektivitas biaya), lebih banyak dampak positif di daerah yang terkena pengenalan e-government (seperti penyediaan layanan, kemampuan untuk melakukan pekerjaan , transparansi dan akuntabilitas pemerintah, layanan yang nyaman, komunikasi warga, dll). Karena itu mungkin bahwa dalam beberapa tahun ke depan TIK di sektor publik akan mengubah kedua cara di mana pelayanan publik tersebut dan hubungan mendasar antara pemerintah, masyarakat dan warga negara.

II.    PEMBAHASAN

Sebelum terlalu jauh, saya akan memperkenalkan dulu apa yang dimaksud dengan E-goverment. E-government kependekan dari Electronic Government, suatu media pemerintah untuk menyosialisasikan program-programnya ke masyarakat luas lewat internet. E-government adalah penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Contohnya misalnya pelaporan pajak melalui internet, data kependudukan online, e-procurement, dll. Jadi tidak selalu berbentuk website. Website hanya salah satu dari fungsi e-goverment yang paling dasar.

Gambaran diatas kian menguatkan keyakinan bahwa informasi mengambil bagian penting dalam proses pembangunan. Pemerintah sangat menyadari hal ini. Karena itu pemerintah menempuh berbagai upaya. Antara lain dengan menerapkan sistem elektronik government (e-government) atau pemerintahan berbasis elektronik. Dengan pola ini, pemerintahan tradisional (traditional government) yang identik dengan paper-based administration maupun pengerjaan secara manual mulai di tinggalkan.

Berdasarkan definisi dari World Bank, e-government adalah penggunaan teknologi informasi (seperti Wide Area Network, Internet dan mobile computing) oleh pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan. Dalam prakteknya, e-government adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Secara ringkas, penerapan e-government bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik secara on line atau berbasis komputerisasi. Memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik, dan memangkas sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana.

Selain itu, e-government juga dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik (good governance). Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. E-government dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan oleh pemerintah, memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia, inisiatif e-government telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika). Dalam instruksi itu dinyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. E-government wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat di gunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat berupa pelayanan yang mendasar dan mensimplifikasi hubungan antar masyarakat dan pemerintah. E-government dengan menyediakan pelayanan melalui internet dapat dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu penyediaan informasi, interaksi satu arah, interaksi dua arah dan transaksi yang berarti pelayanan elektronik secara penuh. Interaksi satu arah bisa berupa fasilitas men-download formulir yang dibutuhkan. Pemrosesan atau pengumpulan formulir secara online merupakan contoh interaksi dua arah. Sedangkan pelayanan elektronik penuh berupa pengambilan keputusan dan delivery (pembayaran).

Penelitian di negra Papua New Guinea (PNG) ini dilakukan di antara 189 responden di PNG dengan menggunakan kuesioner terstruktur didistribusikan ke berbagai kelompok responden dengan menggunakan Stratified Random Sampling. Hasil menunjukkan bahwa e-governance memiliki potensi untuk meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan. Hal ini juga dikonfirmasi melalui temuan dalam penelitian ini bahwa harapan warga dari pelayanan publik yang cukup tinggi, tetapi pengalaman telah sering menjadi negatif ada perbedaan besar dalam persepsi dan harapan warga biasa di negeri ini mengenai pelayanan, kualitas layanan. Hal ini berdampak negatif terhadap kepuasan pelanggan selama beberapa tahun. Dapat disimpulkan bahwa ada kebutuhan mendesak di PNG untuk menggunakan e-governance di semua lembaga publik dalam pandangan masalah yang berlaku kualitas pelayanan. E-governance harus dilihat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan.

Masalah pelayanan yang buruk di Pasifik sebagian besar karena kurangnya akuntabilitas, transparansi dan komitmen dalam membuat layanan bermanfaat bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (World Bank, World Development Report 2004). Pelayanan publik tidak konsisten dengan keinginan warga dan dianggap lemah di negara-negara berkembang (Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan/Bank Dunia 2005). Faktor-faktor seperti kurang memadai sasaran masyarakat miskin, menyediakan perencanaan didorong, penguasa mengambil program, kurangnya suara masyarakat miskin dan ketidakmampuan untuk mencapai pemerintah dan penyedia layanan, adalah salah satu alasan paling umum.

Menurut Tanzi (1998), penyajian indeks good governance selama tujuh Negara Pulau Pasifik (PICs). Negara-negara yang diklasifikasikan tersebut adalah (1) dimana kualitas pemerintahan telah meningkatkan selama dekade terakhir dan termasuk negara termasuk Kepulauan Cook, Kepulauan Fiji, Samoa dan Vanuatu, dan (2) di mana pemerintahan hanya meningkat tipis selama dekade terakhir termasuk negara-negara seperti Papua Nugini dan Tonga. Jika pemerintahan dalam perekonomian lemah, maka ada pengurangan besar dalam kualitas pelayanan publik. Temuan penelitian mengimplikasikan bahwa semakin banyak kemajuan pencapaian tujuan e-governance (koordinasi, penghematan biaya dan efektivitas biaya), lebih banyak dampak positif di daerah yang terkena masuknya e-government (seperti penyediaan layanan, kemampuan untuk melakukan pekerjaan, transparansi dan akuntabilitas pemerintah, layanan yang nyaman, komunikasi warga, dll). Karena itu mungkin bahwa dalam beberapa tahun ke depan TIK di sektor publik akan mengubah kedua cara di mana pelayanan publik tersebut dan hubungan mendasar antara pemerintah, masyarakat dan warga negara.

Aplikasi e-government yang sudah diimplemntasikan di Indonesia yaitu :

1.      Pelayanan KTP Online

Saat ini hampir semua pemerintahan daerah di Indonesia sudah mempunyai website, dengan isi informasi umum seperti struktur organisasi, visi dan misi, alamat pejabat-pejabat, informasi pariwisata, pendidikan dan sebgaianya.  Pemrosesan Pembuatan KTP secara  online via Internet ini dipandang perlu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan aplikasi ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi waktu, mengatasi prosedur manual yang tidak praktis, dan sebagainya.

Pelayanan KTP Online adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk secara online baik bagi yang akan membuat KTP baru maupun yang akan melakukan perpanjangan. Dengan Aplikasi ini pemohon KTP dapat melakukan peromohonanya secra langsung, dengan mengklik menu yang tersedia pada website. Aplikasi Pelayanan KTP online ini mempunyai beberapa tugas sebagai berikut:

·         Menyimpan biodata Penduduk

·         Menyimpan data Kecamatan

·         Menyimpan data permohonan

·         Menyimpan data masa berlaku.

2.      Pelayanan Izin Gangguan (HO) Online

Aplikasi pelayanan masyarakat ini untuk pengurusan izin gangguan bagi yang akan menjalankan sebuah usaha ataupun untuk perpanjangan bagi usaha yang sudah memiliki izin usaha yang telah habis masa berlakunya. Pada Aplikasi ini masyarakat yang akan memohon izin gangguan (HO) tinggal memilih layanan yang diinginkan, izin gangguan untuk usaha  baru atau perepanjangan izin gangguan lama.

Dengan Aplikasi ini setiap pemohon dapat mengajukan permohonan dan mengisi formulir permohonan kapanpun dan dimana pun, selagi masih terhubung dengan internet. Dengan begitu, pemohon tidak perlu mewakilkan ke orang lain untuk pengurusan izin ini.

III.   KESIMPULAN

Penelitian ini telah menyelidiki peran TIK dalam memfasilitasi penyediaan layanan dan kualitas layanan di sektor publik di PNG . Ia telah meneliti hubungan antara e-governance , kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan . Semua tiga hipotesis dalam penelitian ini telah didukung . Hasil menunjukkan bahwa e-governance memiliki potensi untuk meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan . Hal ini juga menegaskan bahwa harapan warga dari pelayanan publik yang cukup tinggi, tetapi pengalaman cenderung negatif. Ada perbedaan besar dalam persepsi dan harapan dari warga biasa di negeri ini mengenai pelayanan, kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan ini telah mempengaruhi secara negatif selama beberapa tahun. Ada kebutuhan mendesak di PNG untuk menggunakan e-governance di semua lembaga publik dalam pandangan kekhawatiran yang berlaku tentang kualitas layanan.  E -governance harus dilihat sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan di masa depan. Meskipun kualitas pemerintahan di PNG selama dekade terakhir telah sedikit membaik dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di Pasifik Selatan (Kepulauan Cook, Kepulauan Fiji, Samoa dan Vanuatu) masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembuatan kebijakan dan pemerintahan yang baik.

KOMENTAR:

Jurnal ini membahas tentang sistem teknologi informasi dan komunikas berbasis pada jaringan yang disebut E –governance dimana dalam sistem ini menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) di Negara berkembang Papua New Guinea (PNG) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih effisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, misalnya pada bidang teknologi pendidikan lewat jaringan internet seperti penggunaan email sebagai sarana proses belajar-mengajar antara murid dan guru antara dosen dan mahasiswa maka dunia maya adalah salah satu teknologi yang dapat digunakan dalam membantu dan memperkaya media dan efektivitas belajar. Kemampuan jaringan internet dalam bentuk website  ini adalah untuk meningkatkan efektifitas belajar dengan kemampuan menjangkau segala sumber pengetahuan baik dalam negri maupun luar negri. Informasi pada jaringan internet melalu perangkat seperti browsing frefox dan lain sehingga kita bisa mencapai informasi yang sangat luas.